Kurs rupiah di pasar spot antar bank Jakarta, Senin pagi, merosot mendekati angka Rp12.000 per dolar AS tertekan akibat aksi pelaku pasar yang terus membeli dolar AS.
Nilai tukar rupiah melemah menjadi Rp11.850/11.950 per dolar AS dibanding penutupan akhir pekan lalu yang mencapai Rp11.783/11.800 per dolar AS atau melemah 67 poin.
Direktur Retail Banking PT Bank Mega Tbk, Kostaman Thayib, di Jakarta, Senin mengatakan, rupiah akan terus tertekan hingga menembus angka Rp12.000 per dolar AS.
Tekanan negatif pasar yang terus meningkat merupakan faktor utama yang menyebabkan rupiah melemah, karena pelaku asing masih terus membeli dolar AS untuk mengurangi kerugian yang terjadi, katanya.
Menurut dia, Bank Indonesia (BI) kemungkinan tidak segera masuk pasar, mereka hanya melihat apakah tekanan pasar itu cenderung meningkat, apabila tidak maka BI hanya mengikuti kehendak pasar.
BI akan membiarkan tekanan pasar itu, karena koreksi terhadap rupiah tidak besar dibanding hari-hari sebelumnya, katanya.
Rupiah, lanjut dia, sebelumnya mengalami tekanan pasar yang cukup besar, sehingga terkoreksi cukup tajam di atas 200 poin, namun saat ini hanya tertekan jauh dibawah angka 100 poin jadi tekanannya tidak besar.
BI akan masuk pasar melakukan intervensi apabila tekanan pasar terus meningkat agar rupiah tidak terpuruk tajam, ucapnya.
Ia mengatakan, rupiah pada sore nanti diperkirakan akan tetap tertekan, karena melihat pelaku pasar masih memburu dolar AS, akibat banyaknya pelaku asing yang mencairkan dananya di pasar uang maupun saham untuk membeli dolar AS.
Karena itu rupiah diperkirakan dalam pekan ini akan bisa mencapai angka Rp12.000 per dolar AS, ujarnya.
Apalagi Indonesia pada tahun depan akan melaksanakan pemilihan umum (pemilu). Apabila pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik diharapkan akan dapat membantu rupiah sehingga tidak terus terpuruk.
Karena dengan makin terpuruknya rupiah akan menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan sebelumnya, katanya.
BACA SELENGKAPNYA......
Nilai tukar rupiah melemah menjadi Rp11.850/11.950 per dolar AS dibanding penutupan akhir pekan lalu yang mencapai Rp11.783/11.800 per dolar AS atau melemah 67 poin.
Direktur Retail Banking PT Bank Mega Tbk, Kostaman Thayib, di Jakarta, Senin mengatakan, rupiah akan terus tertekan hingga menembus angka Rp12.000 per dolar AS.
Tekanan negatif pasar yang terus meningkat merupakan faktor utama yang menyebabkan rupiah melemah, karena pelaku asing masih terus membeli dolar AS untuk mengurangi kerugian yang terjadi, katanya.
Menurut dia, Bank Indonesia (BI) kemungkinan tidak segera masuk pasar, mereka hanya melihat apakah tekanan pasar itu cenderung meningkat, apabila tidak maka BI hanya mengikuti kehendak pasar.
BI akan membiarkan tekanan pasar itu, karena koreksi terhadap rupiah tidak besar dibanding hari-hari sebelumnya, katanya.
Rupiah, lanjut dia, sebelumnya mengalami tekanan pasar yang cukup besar, sehingga terkoreksi cukup tajam di atas 200 poin, namun saat ini hanya tertekan jauh dibawah angka 100 poin jadi tekanannya tidak besar.
BI akan masuk pasar melakukan intervensi apabila tekanan pasar terus meningkat agar rupiah tidak terpuruk tajam, ucapnya.
Ia mengatakan, rupiah pada sore nanti diperkirakan akan tetap tertekan, karena melihat pelaku pasar masih memburu dolar AS, akibat banyaknya pelaku asing yang mencairkan dananya di pasar uang maupun saham untuk membeli dolar AS.
Karena itu rupiah diperkirakan dalam pekan ini akan bisa mencapai angka Rp12.000 per dolar AS, ujarnya.
Apalagi Indonesia pada tahun depan akan melaksanakan pemilihan umum (pemilu). Apabila pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik diharapkan akan dapat membantu rupiah sehingga tidak terus terpuruk.
Karena dengan makin terpuruknya rupiah akan menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan sebelumnya, katanya.
Presiden Amerika Serikat George W Bush mengkhawatirkan kebijakan yang diambil beberapa negara yang bersifat memproteksi perekonomiannya dalam mengatasi dampak krisis keuangan.
"Satu hal yang membahayakan selama krisis seperti ini adalah mulai munculnya penerapan kebijakan yang protektif," kata Presiden Bush saat memberikan sambutan singkat pembukaan pertemuan tingkat pemimpin negara G-20 di gedung Museum Nasional Washington DC, Sabtu.
Bush mengatakan krisis keuangan memang belum akan berakhir sehingga masih diperlukan banyak kebijakan bersama yang harus dikeluarkan.
"Diskusi sudah dilakukan dengan baik semalam, dan akan kita lanjutkan Sabtu ini," katanya.
Bush mengatakan, dirinya senang dengan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan dunia untuk mengatasi krisis keuangan ini.
"Saya gembira atas kemajuan pembicaraan yang dilakukan untuk memastikan krisis keuangan ini tidak terjadi lagi," katanya.
Bush juga menyatakan kegembiraannya karena para pemimpin negara telah menegaskan lagi dukungan terhadap prinsip pasar terbuka dan perdagangan bebas.
Pertemuan tingkat pemimpin negara G-20 ini baru untuk pertama kalinya dilakukan, karena sebelumnya forum G-20 hanya dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G-20.
Pertemuan ini, juga merupakan prakarsa dari Presiden Bush, untuk bersama-sama mencari solusi dalam mengatasi krisis keuangan global yang telah meluas dan berd ampak ke semua negara di dunia.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan itu akan duduk di nomor tiga sebelah kanan Presiden Bush. Sementara untuk urutan penyampaian pidato akan berdasarkan posisi duduk arah jarum jam, sehingga Presiden Yudhoyono akan berpidato setelah Presiden Brasil Lula da Silva dan Presiden China Hu Jintao.
Dalam kesempatan itu, Presiden Yudhoyono akan menyampaikan tiga poin untuk mengatasi dampak krisis keuangan global ini, yaitu menjaga sektor riil, memulihkan kepercayaan pasar dan mereformasi sistem atau arsitektur keuangan dunia.
Presiden Yudhoyono dalam pertemuan itu didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu dan staf khusus Menkeu M Chatib Basri.
Sementara pemimpin negara lain yang hadir adalah Presiden Argentina Cristina Fernandez de Kirchner, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd, Presiden Brasil Lula da Silva, Perdana Menteri Kanada Stephen Harper, Presiden China Hu Jintao, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri India Mahmohan Singh.
Selain itu juga hadir Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi, Perdana Menteri Jepang Taro Aso, Presiden Meksiko Felipe Calderon, Presiden Korea Selatan Lee Myung-Bak, Presiden Rusia Dmitry Anatolyevich Medvedev, Raja Abdullah dari Saudi Arabia, Presiden Afrika Selatan Kgalema Motlanthe, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, Presiden Uni Eropa Jose Manuael Barroso, dan Perdana Menteri Spanyol Jose Luis Rodriguez Zapatero.
Juga terlihat dalam pertemuan itu Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, Direktur IMF Dominique Strauss -Kahn dan Chairman The Financial Stability Forum Mario Draghi.
G-20 atau Grup 20 negara-negara industri adalah kumpulan dari 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. G-20 dibentuk pada 1999 sebagai forum baru untuk kerja sama dan konsultasi atas masalah yang menyangkut sistem keuangan internasional.
BACA SELENGKAPNYA......
"Satu hal yang membahayakan selama krisis seperti ini adalah mulai munculnya penerapan kebijakan yang protektif," kata Presiden Bush saat memberikan sambutan singkat pembukaan pertemuan tingkat pemimpin negara G-20 di gedung Museum Nasional Washington DC, Sabtu.
Bush mengatakan krisis keuangan memang belum akan berakhir sehingga masih diperlukan banyak kebijakan bersama yang harus dikeluarkan.
"Diskusi sudah dilakukan dengan baik semalam, dan akan kita lanjutkan Sabtu ini," katanya.
Bush mengatakan, dirinya senang dengan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan dunia untuk mengatasi krisis keuangan ini.
"Saya gembira atas kemajuan pembicaraan yang dilakukan untuk memastikan krisis keuangan ini tidak terjadi lagi," katanya.
Bush juga menyatakan kegembiraannya karena para pemimpin negara telah menegaskan lagi dukungan terhadap prinsip pasar terbuka dan perdagangan bebas.
Pertemuan tingkat pemimpin negara G-20 ini baru untuk pertama kalinya dilakukan, karena sebelumnya forum G-20 hanya dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G-20.
Pertemuan ini, juga merupakan prakarsa dari Presiden Bush, untuk bersama-sama mencari solusi dalam mengatasi krisis keuangan global yang telah meluas dan berd ampak ke semua negara di dunia.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan itu akan duduk di nomor tiga sebelah kanan Presiden Bush. Sementara untuk urutan penyampaian pidato akan berdasarkan posisi duduk arah jarum jam, sehingga Presiden Yudhoyono akan berpidato setelah Presiden Brasil Lula da Silva dan Presiden China Hu Jintao.
Dalam kesempatan itu, Presiden Yudhoyono akan menyampaikan tiga poin untuk mengatasi dampak krisis keuangan global ini, yaitu menjaga sektor riil, memulihkan kepercayaan pasar dan mereformasi sistem atau arsitektur keuangan dunia.
Presiden Yudhoyono dalam pertemuan itu didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu dan staf khusus Menkeu M Chatib Basri.
Sementara pemimpin negara lain yang hadir adalah Presiden Argentina Cristina Fernandez de Kirchner, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd, Presiden Brasil Lula da Silva, Perdana Menteri Kanada Stephen Harper, Presiden China Hu Jintao, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri India Mahmohan Singh.
Selain itu juga hadir Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi, Perdana Menteri Jepang Taro Aso, Presiden Meksiko Felipe Calderon, Presiden Korea Selatan Lee Myung-Bak, Presiden Rusia Dmitry Anatolyevich Medvedev, Raja Abdullah dari Saudi Arabia, Presiden Afrika Selatan Kgalema Motlanthe, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, Presiden Uni Eropa Jose Manuael Barroso, dan Perdana Menteri Spanyol Jose Luis Rodriguez Zapatero.
Juga terlihat dalam pertemuan itu Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, Direktur IMF Dominique Strauss -Kahn dan Chairman The Financial Stability Forum Mario Draghi.
G-20 atau Grup 20 negara-negara industri adalah kumpulan dari 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. G-20 dibentuk pada 1999 sebagai forum baru untuk kerja sama dan konsultasi atas masalah yang menyangkut sistem keuangan internasional.
Australia mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang ingin melakukan perjalanan ke Indonesia pada saat makin dekatnya waktu pelaksanaan hukuman mati terpidana Bom Bali I, Amrozi dan kawan-kawan (dkk). "Kami menganjurkan agar warga Australia mempertimbangkan kembali keinginan mereka mengadakan perjalanan ke Indonesia," kata Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith dalam wawancaranya dengan televisi Nine Network.
"Kami juga mengarahkan ke mereka (warga Australia) agar menjauh dari lokasi yang dijadikan sebagai target serangan teroris pada masa lalu apabila mereka tetap melakukan perjalanan ke Bali atau Indonesia," tambah Stephen Smith. Peringatan itu dikeluarkan Australia mengingat makin dekatnya pelaksanaan hukuman mati Amrozi dkk atas keterlibatannya dalam kasus bom Bali pada tahun 2002 yang menewaskan 202 orang.
Sementara pemerintah provinsi Bali juga telah memperketat pengamanan di sejumlah kedutaan besar, lokasi yang kerap dikunjungi oleh wisatawan, pusat perbelanjaan serta pelabuhan menjelang eksekusi Amrozi dkk. Jumlah aparat polisi tambahan yang telah dikerahkan ke jalan-jalan di Bali mencapai hingga 3.500 personil.
Serangan bom Bali pertama ditargetkan ke beberapa tempat hiburan malam yang dipadati oleh sejumlah turis Barat. Serangan itu menewaskan lebih dari 160 turis asing termasuk diantaranya 88 warga Australia.
BACA SELENGKAPNYA......
"Kami juga mengarahkan ke mereka (warga Australia) agar menjauh dari lokasi yang dijadikan sebagai target serangan teroris pada masa lalu apabila mereka tetap melakukan perjalanan ke Bali atau Indonesia," tambah Stephen Smith. Peringatan itu dikeluarkan Australia mengingat makin dekatnya pelaksanaan hukuman mati Amrozi dkk atas keterlibatannya dalam kasus bom Bali pada tahun 2002 yang menewaskan 202 orang.
Sementara pemerintah provinsi Bali juga telah memperketat pengamanan di sejumlah kedutaan besar, lokasi yang kerap dikunjungi oleh wisatawan, pusat perbelanjaan serta pelabuhan menjelang eksekusi Amrozi dkk. Jumlah aparat polisi tambahan yang telah dikerahkan ke jalan-jalan di Bali mencapai hingga 3.500 personil.
Serangan bom Bali pertama ditargetkan ke beberapa tempat hiburan malam yang dipadati oleh sejumlah turis Barat. Serangan itu menewaskan lebih dari 160 turis asing termasuk diantaranya 88 warga Australia.
Sekitar 53% rakyat Indonesia tak puas dengan jalannya demokrasi. Itulah salah satu hal yang diungkapkan LSI, lembaga survei yang bisa dipercaya.
Sudah habiskah Orde Baru? Ternyata belum, setidaknya, menurut hasil sebuah survei, hampir 60% responden survei tersebut menyatakan bahwa kondisi di masa Orde baru lebih baik daripada sekarang. Tapi, tidakkah demokrasi dengan plus-minusnya kini sudah berjalan di Indonesia dibandingkan dengan pemerintahan otoriter di masa Soeharto? Benar, 65% responden bilang bahwa sistem demokrasi adalah pilihan terbaik bagi Indonesia. Tapi, harap maklum, menurut teori, demokrasi baru berjalan positif bila setidaknya didukung oleh 80% rakyat.
Itulah hasil survei pertama Lembaga Survei Indonesia, sebuah lembaga yang dimotori oleh Denny J.A. dan kawan-kawan. Para pendiri lembaga ini percaya bahwa demokrasi tak akan berjalan baik bila pemerintah tidak responsif terhadap�persepsi, harapan, dan kekecewaan publik yang luas.Dan karena persepsi, harapan, dan kekecewaan publik itu berubah-ubah, penting untuk mengetahui perubahan tersebut. Untuk itulah LSI didirikan, dan lembaga ini akan melakukan survei sekali setiap tiga bulan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap�pemimpin nasional, partai politik, lembaga pemerintahan, serta sistem dan nilai demokrasi.
Dalam setiap survei, selain pertanyaan pokok berkaitan dengan topik tetap yang hendak diketahui perubahannya, juga ditambahkan topik yang aktual. Seperti survei LSI pertama ini, yang pengumpulan datanya dilakukan pada 1-20 Agustus lalu dengan 2.240 responden yang tersebar di seluruh Indonesia (kecuali di Nanggroe Aceh Darussalam), selain topik tetap, juga ditanyakan mengenai persepsi responden terhadap para calon presiden (lihat: tulisan kedua).
PRO-KONTRA ORDE BARU
Usia zaman reformasi yang sudah lebih dari lima tahun ini ternyata belum cukup menghapus hal-hal yang bertentangan dengan kaidah demokrasi. Selain kerinduan akan zaman Orde Baru, sebagian besar responden juga masih mendukung militer yang mestinya menyingkir dari dunia politik dan pemerintahan (kecuali yang sudah pensiun)masuk ke dalam pemerintahan. Hanya kurang dari 40% responden yang tidak setuju kepemimpinan tentara aktif. Angka ini menunjukkan bahwa ide supremasi sipil pada kenyataannya belum didukung oleh mayoritas masyarakat.
Bagaimana menjelaskan lemahnya dukungan rakyat terhadap demokrasi? Mayoritas responden menilai sukses-tidaknya sebuah sistem pemerintahan dan negara rupanya dari perspektif ekonomi. Survei ini mengungkapkan, sebagian besar responden berpendapat bahwa kondisi ekonomi mereka dan ekonomi nasional sekarang lebih buruk daripada di masa Orde Baru.
Diketahui pula bahwa para pendukung demokrasi adalah mereka-mereka yang tergolong berpendidikan dan mempunyai pendapat yang relatif lebih dari cukup. Mereka inilah yang membutuhkan sistem politik yang memungkinkan mobilitas politik, sehingga mereka dapat terlibat di dalamnya. Dan ini hanya dimungkinkan oleh sistem politik yang terbuka, yang menganggap perbedaan sebagai nilai. Inilah sistem demokrasi.
Bila responden survei ini dibagi dua, yang pro Orde Baru dan pro pemerintahan sekarang, akan terlihat bahwa mereka menilai pemerintahan sekarang gagal.
Dari kelompok pro Orde Baru, yang menilai kinerja pemerintahan Megawati tidak membawa kemajuan ternyata jumlahnya lebih banyak daripada yang mengakui sebaliknya. Perbandingannya, 9:7. Sedangkan dari kelompok pro pemerintahan sekarang, yang menilai Megawati membawa kemajuan ternyata lebih besar daripada yang menganggap pemerintahan sekarang tak membawa kemajuan (29:7).
Begitu pula pendapat responden tentang kinerja PDIP, partai pemenang pemilu yang lalu. Ada sedikit perbedaan sebenarnya, bahwa dalam kelompok pro Orde Baru yang menilai PDIP berkinerja baik ternyata sama kuatnya dengan yang menilai sebaliknya. Sedangkan di kelompok pro pemerintahan sekarang yang berpendapat bahwa kinerja PDIP baik ternyata hampir empat kali lebih banyak daripada yang berpendapat PDIP berkinerja buruk.
PARTAI-PARTAI
Survei LSI ini juga mencoba mengungkapkan penilaian beberapa partai terhadap kondisi sekarang dibandingkan di masa Orde Baru. Dari responden yang pendukung PDIP, yang berpendapat kondisi sekarang lebih baik dan yang menilai sebaliknya, jumlahnya sama-sama kuat.
Dari responden pendukung Partai Golkar, yang menyatakan bahwa kondisi di zaman Orde Baru lebih baik, jumlahnya empat kali lebih banyak daripada yang menyatakan sebaliknya. Di kalangan Partai Kesatuan Bangsa begitu juga, namun perbandingan antara yang menyebutkan Orde Baru lebih baik dengan yang menilai sebaliknya tidak sebesar di kalangan pendukung Golkar. Di PKB, perbandingan itu hanya hampir 2:1.
Bagaimana di dalam partai Amien Rais alias Partai Amanat Nasional? Ternyata responden dari kalangan PAN juga menganggap zaman Orde baru lebih beres, meski perbandingan dengan yang menilai masa kini lebih baik jumlahnya tidaklah begitu besar (hanya 8:5).
Survei LSI ini, sebagaimana survei-survei di negara maju, pun tak mungkin 100% mencerminkan kenyataan. Derajat kesalahannya tentu masih ada. Namun, dibandingkan survei-survei yang lain, setidaknya survei LSI ini lebih luas lingkupnya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang saling mengonfirmasi. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh lebih bisa dipertanggungjawabkan.
Karena itu, hasil survei ini penting. Bila pemerintahan sekarang merasa tak cukup waktu guna melakukan perbaikan-perbaikan, setidaknya hasil ini bermanfaat bagi pemerintahan hasil pemilu tahun depan. Menegakkan demokrasi tanpa membuka kemungkinan kesejahteraan masyarakat meningkat tak akan mendapat dukungan luas. Keberhasilan pemerintahan (demokratis) terancam gagal bila pendukungnya kurang dari 80% rakyat.
Bila dalam perkembangannya kemudian LSI bisa membuktikan sebagai lembaga survei yang layak diandalkan, kira-kira LSI akan menjadi lembaga survei yang kredibel seperti Gallup Organization di Amerika Serikat dan Social Weather Stations di Filipina. Hasil survei dua lembaga itu menjadi pegangan politisi dan pejabat dalam mengambil berbagai kebijakan di negara masing-masing.
Di Amerika Serikat, misalnya, segera setelah George W. Bush mencanangkan perang terhadap terorisme pasca-Tragedi 11 September 2001, Gallup melakukan survei. Hasilnya, 85% penduduk Amerika mendukung kebijakan presiden mereka. Itu sebabnya dengan yakin Bush mengirimkan pasukan ke Afganistan.
Gallup pula yang kemudian mengungkapkan bahwa setelah tentara Amerika mendapat banyak kesulitan di Irak dan kondisi ekonomi dalam negeri memburuk, dukungan terhadap Bush tinggal sekitar 40%.
Hasil survei Gallup itu menjadi referensi buat siapa saja di AS yang berniat menyuarakan pendapatnya tentang pemerintahan Bush. Mereka yang semula mendukung Bush dalam survei, misalnya, bukannya tak mungkin akan berpikir ulang: masihkah George W. Bush layak didukung. Yang pasti, tim sukses Bush dalam pemilihan presiden tahun depan harus bekerja keras untuk memenangkan Bush kembali. Dan lawan-lawan Bush nanti tentu tak akan melepaskan peluang dalam kondisi ketika antusias masyarakat AS terhadap Bush menurun.
Tentu, sebuah hasil survei sifatnya netral. Hasil ini bisa positif atau negatif tergantung penggunanya. Misalnya saja, menurut survei LSI, seorang calon presiden dari partai tertentu ternyata kurang mendapat dukungan rakyat, lalu si calon dan partainya itu menggunakan segala cara untuk menang—misalnya—dengan memainkan politik uang sejadi-jadinya.
Tapi, bagaimanapun, hasil survei bisa menjadi semacam pegangan: bila calon tak populer bisa menang, ataukah survei tersebut yang tidak akurat, atau ada sesuatu yang terjadi. Bila kemudian lembaga pemilu dan pers mencoba mencari jawabannya, bukankah survei bisa menjadi alat bantu untuk mengontrol ada tidaknya penyimpangan dalam pemilu?
Barack Obama, menjadi target 500 ancaman pembunuhan sejak berkampanye menjadi presiden Amerika Serikat. Menurut sumber keamanan Amerika Serikat, beberapa ancaman pembunuhan ditanggapi dengan sangat serius.Ancaman terbaru datang dari kelompok neo-Nazi. Dua orang tersangka ditahan karena menyusun rencana pembunuhan terhadap Obama pada kampanye pekan lalu.
Menurut sebuah televisi Amerika Serikat, sedikitnya 12 ancaman dianggap serius oleh Secret Service. Oleh sebab itu, para pengancam diburu Secret Service sebagai pasukan keamanan presiden.
Akibat ancaman-ancaman tersebut, pengamanan terhadap Obama diperketat. Pengamanan dilakukan oleh aparat lokal maupun aparat federal. Kendati demikian, Obama menolak mengubah jadwal kampanye di depan publik.
Ketika ditanya apakah khawatir dengan jumlah ancaman tersebut, Obama mengatakan, "Saya memiliki teman terbaik di dunia yaitu Secret Service."
Sementara itu, 70 persen warga Inggris di Amerika Serikat mengaku siap untuk memiliki presiden berkulit hitam pertama di Amerika Serikat. Itu terungkap dari jajak pendapat yang dilakukan Reader's Digest.
Mantan anggota Dewan Gubernur Aulia Tantowi Pohan (kiri) dikawal petugas polisi saat akan memberikan kesaksian di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (23/9). Aulia Pohan memenuhi pangilan sidang untuk menjadi saksi terkait kasus aliran dana YPPI sebesar Rp 31,5 miliar dengan terdakwa Hamka Yamdhu dan Anthony Zeidra Abidin.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantowi Pohan sebagai tersangka bersama tiga mantan dewan gubernur BI lainnya. Penetapan ini berdasarkan hasil penyidikan dan fakta-fakta di persidangan.
"KPK telah menetapkan Aulia Pohan, Aslim Tadjuddin, Maman H Soemantri, dan Bun Bunan Hutapea sebagai tersangka. Ini bukan atas desakan pihak lain. Namun, semata-mata diambil berdasarkan sikap profesional KPK. Penetapan ini didasarkan atas hasil penyidikan dan fakta-fakta di persidangan," ujar Ketua KPK Antasari Azhar dalam konferensi pers di KPK, Rabu (29/10).
Sementara itu, mengenai status Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution, Antasari mengatakan, pihaknya akan tetap meminta pertanggungjawabannya. "Ada pihak lain yang terkait, KPK akan tetap meminta pertanggungjawaban," tuturnya.
Pada Rabu ini KPK telah melayangkan surat pemanggilan terhadap saksi-saksi ataupun tersangka untuk datang pada 3 November 2008.
Warga Suriah berkabung di depan para korban tewas akibat serangan helikopter militer AS ke wilayah Suriah, di Sukkariyah, dekat kota Abu Kamal, Senin (27/10). Empat helikopter militer AS, Minggu, melepaskan tembakan dengan alasan mengejar kelompok perlawanan Irak yang masuk ke wilayah Suriah.
Pemerintah Suriah kemarin memperingatkan akan melakukan pembalasan jika AS melakukan lagi serangan melintasi perbatasan Irak-Suriah. Suriah mengecam serangan pasukan komando AS ke Desa Sukariyah, Suriah, di perbatasan Irak-Suriah, sebagai tindakan kriminal dan agresi teroris yang telah direncanakan.
Sumber pejabat AS mengatakan, serangan itu dinilai sukses karena berhasil menewaskan pemimpin jaringan penyelundup pejuang asing ke Irak. Orang dimaksud adalah Abu Ghadiya, mantan orang kepercayaan Abu Mussab al-Zarqawi, pemimpin Al Qaeda yang tewas dalam sebuah serangan AS di Irak.
Dia memiliki pengetahuan mengenai apa yang disebut jalur- jalur tikus, rute-rute penyelundupan (ke Irak). Hasil itu tidak diragukan akan memberikan pengaruh besar terhadap jaringan penyelundup pejuang asing,” kata sumber pejabat AS itu, sambil menambahkan bahwa intelijen AS menyerap informasi, Ghadiya merencanakan serangan di Irak.
Tindakan teroris
Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Muallim yang tengah berada di London, Senin (27/10), mengungkapkan, dia tidak memercayai bahwa pembunuhan warga sipil di Suriah itu merupakan suatu kekeliruan. Oleh karena itu, dia memperingatkan, Suriah akan mempertahankan wilayahnya jika terjadi lagi serangan serupa.
”Semua korban adalah warga sipil, tidak bersenjata, dan mereka berada di dalam wilayah Suriah,” ujarnya.
Muallim menegaskan, pemerintahnya meminta pertanggungjawaban AS atas kematian warga-warga sipil itu dan meminta dilakukan penyelidikan untuk menjelaskan mengapa serangan dilakukan.
”Membunuh warga sipil dalam hukum internasional berarti sebuah agresi teroris,” paparnya.
Menlu Suriah menambahkan, para pejabat AS tahu bahwa Suriah menentang Al Qaeda. ”Mereka sepenuhnya tahu bahwa kami berupaya memperketat perbatasan kami dengan Irak,” ujarnya, seperti dikutip Al Jazeera.
Serangan AS ke Suriah itu membingungkan sejumlah kalangan karena bertolak belakang dengan komentar pejabat-pejabat AS belakangan ini bahwa Suriah telah meningkatkan keamanan di perbatasannya. Tahun lalu AS juga memuji Suriah atas pengamanan perbatasannya.
Menlu Inggris David Milliband, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, dan Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Javier Solana menyesalkan jatuhnya korban warga sipil akibat serangan AS itu. Sarkozy juga meminta agar AS menahan diri dan dengan tegas menghormati integritas teritorial suatu negara.
Serangan AS itu dikhawatirkan beberapa pihak akan semakin mempersulit diperolehnya persetujuan mengenai perjanjian pertahanan AS-Irak, yang ditentang banyak warga Irak. Serangan itu menunjukkan bahwa Irak tidak mampu mengontrol pasukan AS dan itu mengkhawatirkan para tetangga Irak.
BOBBY MUSCAR,SH
Bogor - Mak Haji Icih (70), penduduk Cikeas (Bogor, Jawa Barat), hari ini mengalami kegembiraan ganda. Pertama, layaknya muslim/muslimat lainnya, ia merayakan Idul Fitri 1429 Hijriyah. Kedua, ia merayakannya di Puri Cikeas yang menjadi kediaman pribadi keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kegembiraan semacam itu dirasakannya sejak SBY menjadi Presiden RI. Makna berlebaran semakin bertambah bagi Mak Icih karena beserta anak dan cucunya berkesempatan bertemu, bersalaman dan berbicara langsung dengan presiden dan keluarganya.
Seperti saat silaturahmi bersama di kediaman SBY pada Kamis, atau hari kedua Idul Fitri, Mak Icih dan rombongannya secara sabar mengantri berbaris
dengan masyarakat dan tamu lain yang juga ingin berlebaran dengan Presiden.
"Ini udah Lebaran yang keempat saya ke sini. Tadi habis salaman saya minta Presiden bantu pengobatan anak saya yang sakit. Presiden bilang, `iya ibu nanti dibantu`," kata Mak Icih, menirukan percakapannya dengan presiden.
Mak Icih, yang mengaku sebagai bekas pemilik tanah yang saat ini menjadi rumah kediaman presiden, mengatakan bahwa kehadirannya selain untuk bersilaturahim lebaran juga untuk meminta bantuan ke presiden.
"Mumpung presidennya dekat dengan rumah saya, ya saya minta bantuannya ke sini. Coba ke siapa lagi mau minta bantuan kalau bukan ke Presiden," kata Mak Icih.
Mak Icih mengharapkan, pernyataan presiden bakal benar-benar bisa terlaksana karena dirinya cemas jika anaknya yang sakit itu akan meninggal, seperti anak-anaknya yang lain.
"Anak saya 14. Sekarang tinggal enam. Saya gak mau yang ini meninggal juga," kata nenek dari 25 cucu tersebut.
Mak Icih mengataka,n pada lebaran tahun lalu telah meminta presiden memberikan bantuan untuk tempat pengajian yang dipimpinnya, namun sampai saat ini belum lagi terlaksana.
"Waktu itu katanya mau dibantu, tetapi sampai sekarang gak ada. Tetapi, saya maklum, beliau kan rakyatnya banyak," kata Mak Icih, sambil asyik menyantap lontong sayur yang tersedia di halaman rumah SBY.
Lain lagi yang dirasakan Haji Muharnis (50), warga Depok, yang datang bersama enam tetangganya untuk melihat lebih dekat dan bersalaman dengan kepala negara.
"Saya pengen tahu rumah presiden. Barangkali tahun depan sudah ganti presiden," kata Muharnis, yang baru kali itu hadir di kediaman Presiden.
Muharnis menilai, kediaman presiden terlihat biasa-biasa saja, tidak mewah seperti yang dibayangkannya. Selain itu, presiden sekeluaga terlihat sangat ramah terhadap masyarakat yang hadir berlebaran.
"Presiden dan keluarga ramah sekali, semua diterima dengan baik dan tidak pilih kasih. Masyarakat yang datang jadi senang," katanya menambahkan. (*)
DATA 2008
BOBBY MUSCAR,SH
Jakarta, 26/9- Sejak tanggal 3 s/d 18 September 2008, Pemerintah bersama-sama dengan Panitia Kerja DPR RI telah membahas Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RAPBN 2009. Pembahasan telah dilakukan secara intensif, melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait. Akhirnya dalam rapat pleno Panitia Anggaran DPR RI pada tanggal 22 September 2008 telah disepakati beberapa besaran pokok RAPBN 2009
BACA SELENGKAPNYA KLIK DISNI
MAJALAH ONLINE ARTIS.FILM.POLITIK.HUKUM & SENI
BERCERITA KISAH KISAH NYATA DAN KISAH YANG PALING MENARIK AKAN KAMI VISUALKAN MENJADI DVD FILM ..................
BACA SELENGKAPNYA......
Langganan:
Postingan (Atom)